Beranda Tak Berkategori Tidak Ditagih, Wajib Pajak Lalai

Tidak Ditagih, Wajib Pajak Lalai

186
0

TANJUNG KEMUNING – Bertahun-tahun Wajib Pajak (WP) dimanja oleh pemerintah desa menyebabkan kesadaran menunaikan kewajiban bayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) kian terkikis. Akibatnya, persoalan PBB selalu menjadi serius. Lambannya pelunasan PBB tepat waktu salah satu dampak buruk. Selain itu, WP terbuai dengan kebijakan desa yang menutupi beban pajak setiap tahunnya. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan desa yang memilih ambil langkah cepat dan tidak mau dipusingkan. Sehingga, dicarikan sumber anggaran untuk menutupi kewajiban pajak bagi warganya.

Sementara itu, Camat Tanjung Kemuning, Roliansyah, S. Sos mengatakan, persoalan PBB di beberapa kecamatan banyak mengalami kendala dalam penanganannya. Khususnya, pelunasan pajak tahun berjalan yang kerap tidak mampu diselesaikan dengan baik. Bisa jadi tim desa yang kurang maksimal dalam penagihan. Bisa juga kesadaran WP bayar pajak belum ada, bisa juga karena WP sudah terbiasa dimanja setiap tahun oleh pemerintah desa.

“Ke depan akan dilakukan perubahan sistem dalam penanganan PBB. Langkah utama peningkatan SDM desa dalam menangani PBB,” tandas camat.

Persoalan PBB hampir sama di 192 desa dan tiga kelurahan. Padahal, bukti setor pajak menjadi syarat tertentu setiap urusan warga. Khususnya, pengajuan kredit atau pinjaman modal usaha di bank. Minimnya sosialisasi terkait PBB juga mempengaruhi tingkat kesadaran warga dalam menunaikan kewajiban membayar PBB. Kurangnya pengetahuan warga WP tentang manfaat bayar pajak sangat kurang. Hal ini memperkuat rasa keengganan untuk melunasi pajak tepat waktu. Kendala lain yang juga sangat mendukung lambannya pelunasan pajak adalah petugas tagih dilapangan yang kurang kuat. Bahkan, ada beberapa desa yang sama sekali tidak melakukan penagihan ke WP.

Meskipun ada WP yang bayar pajak karena yang bersangkutan membutuhkan slip bukti bayar pajak untuk keperluan urusan mereka ataupun pengajuan kredit modal usaha. Disisi lain, nilai pajak yang dibebankan kepada WP yang tergolong kecil membuat pemerintah desa berfikir singkat untuk mentalangi secara keseluruhan. Besaran pajak tertanggung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menetapkan patokan harga tanah atau bangunan. Ketika lahan yang sudah terdaftar dalam Objek Pajak (OP) terkena imbas pembangunan akan mempengaruhi nilai ganti rugi oleh pemerintah atau swasta yang membutuhkan lahan tersebut.

Oleh karenanya, untuk penanganan PBB ke depan dibutuhkan sosialisasi kepada WP secara maksimal. Baik itu, manfaat maupun kerugian jika tidak terdaftar dalam OP. Pola penanganan PBB oleh tim desa juga harus ditingkatkan. Sehingga, kesadaran untuk bayar pajak dapat dimaksimalkan lagi.

Berkaca mata di kota besar, besaran PBB yang ditetapkan mempengaruhi nilai jual tanah atau bangunan. Oleh karena, kewajiban PBB mencapai Rp 500 ribu untuk satu OP bukan hal yang aneh. Bahkan, ada kecendrungan untuk lebih besar lagi mengingat menjadi dasar penetapan NJOP,” ungkap Hermansyah (48) warga Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning, kemarin (18/8).(xst)




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here