Beranda Bengkulu Selatan Study Banding 16 Pjs Kades Tanpa Izin

Study Banding 16 Pjs Kades Tanpa Izin

125
0
REGA/RKa
JELASKAN: Kepala DPMD BS, Hamdan Syarbaini,S.Sos sedang menjelaskan terkait studi banding 16 Pjs kades, Jumat (27/08).

RKa ONLINE, BENGKULU SELATAN (BS) – Ditengah pandemi Covid-19 sebanyak 16 Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa di Kecamatan Kedurang melakukan kegiatan study banding ke Sawaran Provinsi Lampung. Terungkap, kegiatan ini tidak mengantongi surat izin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten BS. Padahal, masa jabatan Pjs ini akan berakhir dalam waktu dekat ini.

Anggota DPRD BS, Holman,SE dari Fraksi PDIP mengatakan, sebagai Dapil Pemilihan (Dapil) 3 diwilayah Kecamatan Kedurang Ilir, Kecamatan Kedurang, Kecamatan Bunga Mas, Seginim dan Air Nipis. Dirinya mengaku kecewa atas tindakan yang dilakukan 16 Pjs di Kecamatan Kedurang. Karena, dimasa pandemi Covid-19 ini ditambah lagi masa jabatan akan berakhir dalam waktu dekat ini. Mereka masih melakukan perjalanan dinas keluar daerah tanpa mengantongi izin. Dirinya menilai kegiatan study banding yang dilakukan oleh 16 Pjs kades merugikan keuangan Negara. Sebab masa jabatan akan berakhir dalam waktu dekat ini, sehingga study banding ke luar daerah tidak memiliki urgensi terhadap kebutuhan pemerintahan desa.

“Saya rasa itu bukan untuk kepentingan desa, jika menggunakan Dana Desa (DD), maka akan merugikan keuangan desa,” katanya.

Lanjutnya, jika memang kegiatan tersebut mempunyai manfaat baik untuk desa seharusnya, mereka menunggu pasca dilantiknya Kades defitinif. Sebab, proses pelantikan Kades definitif dalam hitungan hari lagi. Lain halnya, jika kegiatan tersebut menggunakan dana pribadi sebab, tidak merugikan keuangan negara.

“Kalau uang pribadi silahkan para Pjs kades untuk jalan jalan, tapi jangan gunakan uang negara, saya harap instansi terkait bisa memberikan sanksi kepada mereka,” harap Holman.

Terpisah, Kepala DPMD BS, Hamdan Syarbaini,S,Sos mengaku, sebelumnya Camat Kedurang mengajukan surat permohonan untuk study banding kepada dirinya. Hanya saja dirinya tidak memberikan izin. Karena, masih dalam situasi pandemi Covid-19. Ditambah lagi, pelantikan Kades definif dalam hitungan hari lagi.

“Kalau mereka tetap masih study banding, saya tidak tahu izin dari siapa yang mereka dapatkan, sebab kami belum memberikan izin,” katanya.

Dirinya menegaskan, akan segara memanggil ke 16 Kades yang melaksanakan study banding tersebut. Untuk mempertanyakan dasar study banding yang mereka ikuti tersebut jika mereka tidak memiliki dasar mengikuti kegiatan itu. Dapat dipastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami akan panggil, jika dasarnya tidak jelas tentu tidak boleh menggunakan DD, untuk sanksinya nanti kami serahkan ke Pak Bupati,” jelas Hamdan. (rjs)




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here