Beranda Berita Utama Soal Gaji Karyawan, DPM Saling Lempar

Soal Gaji Karyawan, DPM Saling Lempar

180
0
IST/RKa
SEDIH : Karyawan PT DPM terlihat kecewa saat mengikuti mediasi penyelesaian gaji mereka yang belum dibayar, tanpa kehadiran pimpinan perusahaan, kemarin (28/7).

radarkaur.id || BINTUHAN – Manajemen PT Desaria Plantation Mining (DPM) kembali tak mengindahkan undangan mediasi penyelesaian gaji 98 karyawan dirumahkan yang belum dibayarkan, Selasa (28/7). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaur menyampaikan, saat dihubungi, manajemen PT DPM saling lempar tanggung jawab. Sehingga mediasi hanya dihadiri karyawan dirumahkan yang menuntut gaji mereka.
“Untuk penyelesaian masalah tuntutan para karyawan PT DPM tentang gaji mereka, masih belum mendapatkan jalan keluar. Karena pihak PT DPM tidak bisa dihubungi dan saling lempar. Sehingga akan dilakukan strategi lain,” ungkap Kabid Tenaga Kerja, Alex Supekri, S.Sos, M.Si.
Dalam rapat bersama kemarin didapat kesepakatan, sebelum pihak kuasa hukum karyawan melakukan langkah hukum, Disnakertrans akan menyerahkan persoalan tuntutan kayawan PT DPM ke Disnakertrans Provinsi Bengkulu. Juga akan memfasilitasi melakukan pertemuan bersama Bupati Kaur, Kapolres Kaur dan penasihat hukum untuk mencari upaya penyelesaian terbaik yang masih memungkinkan.
Menurut Kabid, dalam penyelesaian persoalan gaji karyawan PT DPM telah dilakukan 13 kali mediasi. Dari tindak lanjut yang dilakukan Disnakertrans, sudah sangat tipis tuntutan karyawan terpenuhi. Karena manajemen PT DPM tidak kunjung hadir. Karena itu, Disnakertrans akan membuat surat anjuran dengan tujuan akan dilimpahkan ke Disnakertrans Provinsi. Juga akan membuat surat anjuran untuk menuju langkah gugatan ke pengadilan.
Tahapan yang akan dilakukan, mulai dari menyiapkan jadwal untuk pertemuan antara kuasa pekerja dengan perwakilan karyawan, Bupati dan Kapolres Kaur. Kemudian menyiapkan langkah-langkah untuk gugatan ke pengadilan.
Sementara kuasa karyawan Widi Yanhar menyampaikan, musyawarah sampai saat ini tidak ada jalan keluar. Karyawan akan melakukan langkah ke pengadilan dengan jalur pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Ini akan dilakukan setelah berdiskusi dengan Bupati, Kapolres dan perwakilan karyawan.
“Untuk mencari langkah apakah yang akan digunakan selanjutnya. Apakah akan dipanggil paksa atau dengan prosedur hukum. Harapan kami, Pemda Kaur membantu ke jalur hukum sesuai dengan undang-undang. Untuk membuat kesepakatan dari permasalahan yang sudah berlarut-larut,” pungkas Widi Yanmar . (ujr)




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here