Beranda Tak Berkategori Sensus Penduduk Tinggal Tunggu Kuesioner

Sensus Penduduk Tinggal Tunggu Kuesioner

120
0
Iin Inayati

BINTUHAN – Terhitung sejak tanggal 1 September 2020 pendataan Sensus Penduduk (SP) 2020 sudah dilakukan tahapan-tahapannya. SP mendata ulang penduduk yang belum terdaftar dalam SP Online pada Februari hingga Mei 2020 lalu. Dari data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur, pendataan SP2020 di lapangan sudah 100 persen atau sudah terdata semuanya. Saat ini tinggal menunggu proses pengambilan kuesioner SP2020-C1.

Kepala BPS Kaur, Iin Inayati, SST, MM, Rabu (23/9) pada Radar Kaur (RKa) mengatakan, saat ini petugas SP2020 sedang mengejar waktu melakukan tahapan perekapan Data Penduduk (DP) dan pemeriksaaan DP dari hasil pendataan di lapangan sebelumnya. Sebab, dijadwalkan paling lambat hanya batas tanggal 25 September semuanya sudah selesai. Namun, nyatanya karena mungkin keadaan di lapangan tidak seperti yang diharapkan hingga saat ini perekapan dan pemeriksaan DP baru menyentuh di angka 40 persen.

“Kami berharap sebelum sampai pada waktunya semua kuesioner SP2020-C1 sudah terkumpul di BPS. Kan sama-sama tahu bahwa kondisi sekarang yang mana kita harus hidup berdampingan dengan wabah corona. Jadi kita harus mengikuti keadaan. Kami berharap semua penduduk Kaur yang belum mengikuti SP Online bisa tercatat di SP2020 ini. Dan semoga Sp2020 dengan basis data dari adminduk ini bisa menghasilkan data kependudukan yang lengkap dan akurat,” ujar Iin.

Dijelaskan, dengan data yang akurat tentu nantinya bisa digunakan pemerintah untuk proses pengambilan kebijakan dalam masalah kependudukan. Dan juga menuju satu data kependudukan Indonesia. Lantaran, data dari SP2020 merupakan data dasar unuk membuat perencanaan di bebrbagai bidang. Selain itu, nantinya tidak hanya bermanfaat untuk perencanaan masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan datang.
Lanjut Iin, pada zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kebutuhan data yang akurat dan up to date atau terbaru sangat vital. Kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan dan eksekusi suatu kebijakan sangat bergantung dengan ketersediaan data.

Oleh karena itu, merealisasikan program satu data kependudukan merupakan suatu keharusan bagi sebuah wilayah bahkan negara. Jangan sampai pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pada sumber data yang berbeda-beda. Jika itu terjadi, potensi terjadinya bias antara arah dan tujuan dari sebuah kebijakan akan sangat besar. (roh)




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here