Beranda OPINI Pentingnya Lembaga Penyelesaian Sengketa Pilkades.

Pentingnya Lembaga Penyelesaian Sengketa Pilkades.

321
0


Oleh : Elfahmi Lubis

SENGKETA pemilihan kepala desa 2021, telah menjadi keprihatinan banyak pihak. Soalnya, sengketa Pilkades dalam kenyataannya berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Kondisi ini diperparah karena regulasi berkaitan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades, belum cukup memadai, fruden, imparsial, dan berkepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa Pilkades. Akibatnya, tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan dan protes, baik dari calon maupun masyarakat terhadap penyelesaian sengketa Pilkades yang dilakukan.

Saya melihat pangkal persoalan dalam penyelesaian sengketa Pilkades ini disebabkan beberapa hal, diantaranya regulasi dan kelembagaan penyelesaian sengketa. Dari aspek regulasi sebenarnya ada UU Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa , dan secara teknis diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati. Persoalannya, secara yuridis pengaturan soal mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades tidak diatur secara rinci, dan multi tafsir/interpretasi.

Sementara itu dari sisi kelembagaan penyelesaian sengketa, dalam regulasi tidak disebutkan lembaga atau badan apa yang diberikan mandat khusus untuk menyelesaikan sengketa Pilkades. Dalam regulasi, penyelesaian sengketa Pilkades mandatnya sangat luas diberikan kepada Bupati sebagai kepala daerah untuk menentukan bentuk penyelesaian apa yang diambil jika terjadi sengketa Pilkades melalui OPD teknis Dinas Pemberdayaan Desa.

Dalam kenyataannya, tindakan penyelesaian sengketa yang dilakukan Bupati sering menggunakan pertimbangan politis bukan yuridis atau hukum. Akibatnya, pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi dalam Pilkades, merasa tidak puas dan diberlakukan tidak adil atas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala daerah.

Untuk itu saya mengusulkan agar pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk mengajukan RUU Pemilihan Kades ke DPR RI dan atau dibuatkan Peraturan Menteri dalam Negeri tentang lembaga independen yang berwenang menyelesaikan semgketa Pilkades. Jika di Pilkada, sengketa administrasi pemilihan dan proses bisa diajukan melalui Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dan memiliki keputusan yang bersifat final dan mengikat. Karena Bawaslu memiliki kewenangan penyelesaian sengketa yang bersifat ajudikasi.

Mengapa hal yang sama juga tidak dilakukan dalam Pilkades, dibuatkan lembaga ajudikasi yang independen dan imparsial untuk menyelesaikan baik sengketa administrasi pemilihan, sengketa proses, dan sengketa hasil Pilkades. Dengan tetap menempatkan lembaga peradilan sebagai upaya terakhir untuk menchallange keputusan yang dibuat lembaga alternatif penyelesaian sengketa Pilkades.



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here