Beranda Tak Berkategori Kasus Selingkuh Sulit Proses Hukum

Kasus Selingkuh Sulit Proses Hukum

115
0

TANJUNG KEMUNING – Bagi pelaku selingkuh bisa bernafas lega. Pasalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) tidak ditemukan adanya pasal yang menjerat pelaku selingkuh. Kasus perselingkuhan kerap terjadi di masyarakat bahkan memicu terjadinya konflik keluarga. Namun, tidak adanya pasal ancaman terhadap perselingkuhan membuat aparat hukum tidak dapat berbuat banyak memberi sanksi terhadap pelaku perselingkuhan. Namun, jika memenuhi unsur dan alat bukti yang mengarah pada tindak pidana perzinahan sesuai dengan pasal 284 KUHP tentang zina maka pelaku selingkuh bisa dijerat hukuman penjara dengan ancaman sembilan bulan.

Kasus selingkuh yang didasari atas suka sama suka dan tidak adanya bukti otentik perbuatan zina maka akan menuai jalan buntu pada penanganan hukumnya. Pelaku perselingkuhan dapat dikenakan pasal 279 KUHP tentang perkawinan jika, pelaku terbukti secara sah melakukan pernikahan lain tanpa izin atau restu dari istri ataupun suami sah dalam perkawinan terdahulu.

Pelaku selingkuh akan sangat sulit dijerat hukum apabila tidak secara sah menyakinkan bahwa keduanya melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti pada pasal 284 tentang perzinahan atau pasal 279 tentang perkawinan menurut KUHP. Meskipun, pelaku selingkuh jelas dan nyata menjalin hubungan asmara terlarang.

Menurut Kapolres Kaur Polda Bengkulu, AKBP Puji Prayitnoz S.IK, MH melalui Kapolsek Tanjung Kemuning, Iptu Rabnus Supandri, S. Sos disampaikan Kanit Reskrim, Bripka Adi Wijaya, SH menjelaskan, kasus selingkuh memang banyak terjadi di masyarakat. Bahkan, ada yang datang untuk membuat laporan kasus selingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya. Namun, kasus ini sulit bahkan tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum karena tidak diatur dalam KUHP.

“Kasus selingkuh yang dilaporkan masyarakat ke polisi sulit diterima. Oleh karenanya, dapat dipahami dan dimengerti. Kecuali perselingkuhan tersebut memenuhi unsur adanya perbuatan zinah atau menikah lagi tanpa persetujuan dari pasangan sahnya,” terang Adi Wijaya.

Sementara itu, tokoh agama sekaligus imam masjid Al-Ihsan Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning, Hadi Yudiantara menjelaskan, dilihat dari kaca mata agama tentu perbuatan selingkuh sangat bertentangan dengan syariat ajaran agama. Ada konsekuensi pertanggungjawaban perbuatannya dihadapan sang khalik. Untuk itu, walaupun di dunia tidak ada sanksi hukum yang mengatur tetap saja menjadi catatan dosa oleh malaikat yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hari hisab nanti.

“Selingkuh adalah perbuatan dosa, dan Allah sangat membenci setiap perbuatan dosa oleh manusia,” ungkapnya.

Terpisah, Camat Tanjung Kemuning, Roliansyah, S. Sos mengatakan, ada pelanggaran budaya atau adat terhadap kasus selingkuh. Peran dari Lembaga Adat Kaur (LAKu) bekerjasama dengan pemerintah desa da Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting. Setidaknya, ada upaya pencegahan dengan cara menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang sanksi adat terhadap kasus perselingkuhan. Dengan demikian, ada efek jera bagi pelaku selingkuh yang menyebabkan terjadinya konflik keluarga.

“Banyak cara untuk mencegah atau menyelamatkan keutuhan keluarga dari kasus selingkuh. Hukum atau sanksi adat dapat mengurangi bahkan mencegah adanya kasus perselingkuhan,” papar camat.(xst)

 




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here