Beranda Berita Utama Izin PT DPM Dicabut, Tiga Masalah Meruncing

Izin PT DPM Dicabut, Tiga Masalah Meruncing

285
0
IST/RKa
MONITORING: Kapolsek Kaur Tengah Polres Kaurz Iptu Samsul Rizal, SH melakukan monitoring dan deteksi dini terkait pembentukan Pansus Penutupan PT.DPM di Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, Kamis (12/8).

RKA ONLINE, KINAL – Kapolres Kaur Polda Bengkulu, AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH melalui Kapolsek Kaur Tengah Iptu Samsul Rizal, SH didampingi Kanit Pulbaket, Aipda Dedi, SH dan anggota Bhabinkamtibmas, Bripka Radius Gea mengimbau tetap menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) terkait rencana pencabutan izin PT Desaria Plantation Mining (DPM). Kepolisian melakukan deteksi dini sekaligus monitoring, terkait dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) yang rencananya akan mencabut izin di Desa Talang Padang Kecamatan Kinal, Kamis (12/8).

Kapolsek Kaur Tengah menegaskan, status PT. DPM hingga terbentuknya Pansus, masih ditutup sementara. Pihaknya memprediksi akan terjadi gangguan Kamtibmas, apabila tiga permasalahan PT. DPM, yakni HGU, petani plasma, serta gaji karyawan tak terselesaikan oleh Pemda Kaur, ketika izin PT.DPM telah dicabut.

Ada tiga sasaran dalam giat yang dihadiri Kades Talang Padang, Edi Ismanto, Kades Gunung Megang, Mersiawan, Ketua Korban Hak Guna Usaha (HGU) PT. DPM Agus Takurniawan, dan mantan karyawan, Zaipul. Yakni korban HGU, petani Plasma, dan gaji karyawan.

“Harapan kami pihak kepolisian agar tetap menjaga keamanan Kamtibmas. Bila memang ditemui adanya potensi, kiranya agar segera menyampaikan kepada kami,” tegas Samsul Rizal.

Dalam pertemuan ini, Zaipul mengatakan, dari 1.039 hektar kebun sawit, tanaman yang masih produktif berkisar 600 hektare. Petani plasma yang terdata yakni berjumlah 160 Kepala Keluarga (KK).

Sedang untuk warga Desa Gunung Megang yang memiliki plasma desa berjumlah 93 KK. Untuk kebaikan bersama, dirinya berharap agar petani plasma melakukan pembagian lahan, namun tidak untuk dimiliki.

“Nantinya ketika izin dicabut, masyarakat Desa Gunung Megang dan petani plasma hanya merawat serta memanen buah sawit. Ini untuk kebaikan bersama,” ujar mantan karyawan PT. DPM tersebut.

Lalu, Agus Takurniawan mengatakan, setelah terbentuk, Pansus ini nantinya harus turun ke lapangan, untuk mengetahui secara detail masalah yang terjadi di lapangan. Dirinya berharap, agar ketika izin dicabut, juga akan diiringi penyelesaian sengeketa HGU, yang kini dialami oleh 50 orang, termasuk dirinya. Setelah melalui pengukuran, ada sekitar 111,66 hektare tanah warga yang masuk dalam HGU.

“Harapan kami, ketika izin dicabut oleh Pemda Kaur. Masalah sengeketa HGU ini dapat segera diselesaikan,” harap Agus.

Kades Gunung Megang menyampaikan, selain bersedia untuk menjaga suasana tetap kondusif. Dirinya berpendapat, ketika izin PT. DPM dicabut oleh Pemda Kaur, ada tiga hal yang menanti untuk diselesaikan oleh perusahaan tersebut, yakni gaji karyawan, petani plasma, dan HGU.

“Hingga kini, ketiga masalah ini belum dapat diselesaikan PT. DPM,” ujar Mersiawan.

Tambahnya, pada tanggal 14 Agustus, masyarakat dan petani plasma Desa Gunung Megang, akan melakukan gotong-royong untuk membuat portal menuju lokasi perkebunan serta memperbaiki jalan.

Senada dengan Mersiawan, Kades Talang Padang juga mengharapkan, bila nanti terjadinya pencabutan izin oleh Pemda Kaur, dirinya berharap agar permasalahan HGU dapat segera diselesaikan.

“Harus segera diselesaikan. Jangan ditunda-tunda,” ujar Edi Ismanto. (yie)





LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here